Lutim, warta.luwitimurkab.go.id– Upaya percepatan ketahanan pangan nasional kembali mendapat perhatian serius dari Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia. Direktur Pengadaan Lahan, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Kementan RI, Geloria Merry Ginting, turun langsung ke Kabupaten Luwu Timur untuk meninjau potensi usulan cetak sawah seluas 10.000 hektare.
Dalam kunjungan lapangan yang berlangsung pada awal pekan ini, Geloria menyasar sejumlah titik lokasi potensial yang tersebar di enam desa, yakni Desa Matompi, Kalosi, Tole, Mahalona (SP.4), Bantilang, dan Kawata. Untuk tahap pertama, cetak sawah direncanakan seluas 700 hektare.
“Kami ingin memastikan bahwa lahan yang diusulkan ini benar-benar potensial dan memenuhi syarat teknis untuk mendukung program nasional cetak sawah. Luwu Timur punya potensi besar, dan ini harus kita maksimalkan,” ujar Geloria Merry Ginting di sela kunjungan.
Kegiatan ini turut didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur, Amrullah, bersama sejumlah staf. Hadir pula Kabid Disnakertrans, Rakhsan R., Sekcam Towuti, Ramlah, perwakilan Dinas PUPR, Sumardi, Babinsa Nurlan, Kepala Desa Matompi Rustam, Koordinator PPL, Agus Ranonto, serta masyarakat tani setempat yang antusias menyambut rencana pengembangan lahan tersebut.
Kadis Pertanian Luwu Timur, Amrullah, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap daerahnya.
“Ini adalah momentum besar bagi pertanian di Luwu Timur. Kami siap mendukung dari sisi teknis dan pemberdayaan petani. Jika terealisasi, cetak sawah ini akan menjadi tonggak penting bagi peningkatan produksi pangan di daerah kami,” kata Amrullah.
Kunjungan ini juga menjadi langkah awal verifikasi lapangan sebelum dilakukan proses lanjutan seperti penyusunan dokumen teknis, pembebasan lahan, hingga pelaksanaan fisik cetak sawah.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat tani, diharapkan program cetak sawah ini dapat berjalan optimal dan menjadi solusi konkret dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan ke depan. (rhj/ikp-humas/kominfo-sp)
