Lutim, warta.luwutimurkab.go.id- Melanjutkan estafet transisi kepengurusan organisasi, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Luwu Timur, dr. Ani Nurbani Irwan melantik dan mengukuhkan pengurus Dekranasda Masa Bakti 2025–2030 di Aula Rujab Bupati Lutim, Jumat (20/06/2025).
Pelantikan Dekranasda ini, menandai dimulainya masa kerja jajaran 48 pengurus baru yang akan menjalankan roda organisasi dalam memajukan industri kerajinan daerah dan memberdayakan para perajin lokal di Kabupaten Luwu Timur.
Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam usai menyaksikan prosesi pelantikan menyampaikan pentingnya peran Dekranasda dalam mendorong kemajuan industri kerajinan daerah serta penguatan sektor UMKM lokal.
“Kita tahu bahwa kekayaan budaya daerah, termasuk wastra, anyaman, kerajinan tangan dan hasil karya lokal lainnya, adalah aset besar yang tidak hanya memiliki nilai estetika tetapi juga nilai ekonomi yang tinggi,” ungkapnya.
Irwan juga berharap kepengurusan yang baru dilantik dapat semakin aktif dalam mempromosikan produk-produk unggulan Kabupaten Luwu Timur.
“Saya berharap, melalui kepengurusan yang baru, Dekranasda semakin aktif menggali potensi kerajinan daerah, membina pengrajin lokal, serta memperkuat pemasaran produk lokal kita, baik secara konvensional maupun digital,” jelas Bupati.
Sementara Ketua Dekranasda Luwu Timur, dr. Ani Nurbani Irwan memberikan apresiasi dan dedikasi kepada jajaran pengurus Dekranasda periode sebelumnya.
Menurutnya, program kerja dan capaian menjadi inspirasi bagi pengurus baru untuk berinovasi dan mengembangkan industri kerajinan di daerah ini.
“Berdasarkan data Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2024 menyebutkan bahwa terdapat 21.784 UMKM di Kabupaten Lutim, yang 1.536 UMKM diantaranya merupakan UMKM sektor industri yang didominasi oleh pelaku usaha ultra mikro atau mikro,” tuturnya.
dr. Ani menyebut pihaknya tidak menutup mata terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perajin di Luwu Timur yang masih sangat kompleks, diantaranya, Keterbatasan akses permodalan dan bahan baku; kurangnya keterampilan manajemen dan desain produk; keterbatasan teknologi produksi; lemahnya kemampuan digital marketing dan branding; serta belum optimalnya akses pasar dan partisipasi dalam pameran besar. (be/ikp-humas/kominfo-sp)
