Lutim, warta.luwutimurkab.go.id – Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler menghadiri Rapat Paripurna DPRD Lutim terkait penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Malili, Senin (06/07/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD, Ober Datte, didampingi Wakil Ketua I, Jihadin Paruge, dan Wakil Ketua II, Hj. Harisah Suharjo. Turut hadir Kementerian Agama, Sekretaris Daerah, Dr. Ramadhan Pirade, anggota DPRD Lutim, para Asisten dan Staf Ahli, para kepala OPD dan peserta sidang lainnya.
Dalam penyampaiannya, Wabup Puspawati mengungkapkan bahwa, keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 merupakan opini WTP yang ke-14 kali. Prestasi ini bukan semata-mata keberhasilan Pemerintah Daerah, melainkan merupakan hasil kerja keras, komitmen, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD Kabupaten Luwu Timur.
Menurutnya, WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.
Selanjutnya, Wabup Puspawati menyampaikan tanggapan atas berbagai masukan dan pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menanggapi pandangan Umum Fraksi PAN, yang disampaikan oleh Nurchalis Azis terkait ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi, Pemerintah Daerah menyadari bahwa peningkatan PAD merupakan salah satu faktor penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah penghasil pendapatan akan terus didorong untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal secara lebih maksimal,” ungkapnya.
Terhadap pandangan Fraksi NASDEM, yang disampaikan oleh Suwati terkait SILPA sebesar Rp 21,6 miliar lebih Tahun 2025, merupakan, sisa Kas Dari Dana BLUD, BOS, BOK, FKTP dan Kas Daerah. SILPA Tahun 2025 akan menjadi bahan dan pembenahan perencanaan Pembangunan kedepan dan memaksimalkan arah kebijakan perencanaan anggaran agar tidak terjadi SILPA anggaran di tahun berikutnya.
Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi GOLKAR, yang disampaikan oleh Bangkit Revormansyah Pratama, terkait Realisasi Belanja Modal terealisasi 83,33 persen. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyampaikan terima kasih atas perhatian dan masukan yang diberikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD.
“Sebagai langkah perbaikan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan terus meningkatkan kualitas perencanaan program dan kegiatan, mempercepat penyelesaian dokumen perencanaan teknis sejak awal tahun anggaran, mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa, memperkuat pengendalian pelaksanaan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perangkat daerah,” ujarnya.
Adapun terhadap pandangan Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) yang disampaikan oleh I Wayan Suparta, terkait masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil kunjungan lapangan, masukan tersebut menjadi bahan evaluasi yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah.
“Pemerintah Daerah akan terus memperkuat kualitas perencanaan pembangunan, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, memperketat pengendalian mutu pekerjaan, mempercepat penyelesaian kegiatan sesuai jadwal, serta meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah sehingga pelaksanaan APBD Tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih optimal kepada masyarakat,” ungkapnya.
Kemudian, jawaban atas pandangan Fraksi PDI Perjuangan, yang disampaikan oleh Andi Ahmad, terkait penekanan pentingnya pemerataan kesejahteraan, diversifikasi ekonomi, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah memiliki pandangan yang sama bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari stabilitas fiskal, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Oleh karena itu, selain menjaga disiplin fiskal, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan terus memperkuat belanja modal yang produktif, mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif, serta hilirisasi komoditas unggulan daerah,” pungkas Wabup Puspawati.
Menutup penyampaiannya, Wabup berharap seluruh jawaban yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pembahasan lebih lanjut pada tahapan berikutnya.
“Apabila masih terdapat hal-hal yang belum diuraikan secara rinci dan teknis akan dibahas lebih lanjut pada sesi pembahasan tingkat selanj utnya,” tutup Wakil Bupati Luwu Timur. (nor/ikp-humas/kominfo-sp)
