Lutim, warta.luwutimurkab.go.id-Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Luwu Timur yang dilaksanakan di Kecamatan se Lutim sejak 11 Februari lalu, berakhir Selasa (18/02/2020) kemarin di Kecamatan Burau dan Wotu. Musrenbang dilaksanakan pagi hari di Burau lalu siang hingga sore hari di Kecamatan Wotu.
Musrenbang dibuka oleh Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, H. April, mewakili Bupati Luwu Timur, dengan menghadirikan seluruh stakeholder baik Kepala Desa, BPD, Kepala Puskesmas, kepala BPP, Tokoh masyarakat pemangku adat serta Tokoh agama.
Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan , H. April dalam sambutannya mengatakan, Musrenbang dilaksanakan dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2020 merupakan Musrenbang yang kelima di masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016-2021 dengan Visi “Luwu Timur Terkemuka 2021”.
Tema Musrenbang Tahun 2020 ini ialah “Pemantapan kemajuan dan kemandirian daerah dengan didukung oleh situasi kondusif bagi ketertiban umum dan penyelenggaraan demokrasi”.
“Untuk mengakselerasi Tema Pembangunan tersebut, maka Kebijakan Pembangunan di Prioritaskan pada ; Pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Pengembangan masyarakat religius dan kerukunan ummat beragama, Penataan Ruang Dan Pelestarian Lingkungan Hidup, Pembangunan dan Pelayanan Pendidikan dan Pembangunan dan pelayanan kesehatan.
Beberapa anggota DPRD Luwu Timur perwakilan daerah pemilihan Wotu-Burau hadir pada Musrenbang ini, antara lain, Sarkawi A. Hamid, Alpian Alwi, Heriyanti Harun, Badawi Alwi dan Masrul Suara. Bahkan Ketua DPRD, Amran Syam turut hadir di Musrenbang Kecamatan Burau untuk bertemu dengan masyarakat sekaligus melihat situasi Musrenbang yang dilaksanakan.
Pada kesempatan ini, Kepala Bapelitbanda, H. Budiman memaparkan capaian kinerja makro pembangunan daerah terutama meliputi perekonomian mencakup ; PDRB Luwu Timur Tahun 2018 sebesar 20,92 triliun rupiah atas dasar harga berlaku, atau sebesar 15,84 triliun rupiah atas dasar harga konstan. Meski pada tahun ini hanya mampu tumbuh kecil. Namun, Luwu Timur tetap menjadi kabupaten ke-4 dengan PDRB terbesar di Sulawesi Selatan. Dengan nilai PDRB tersebut, Ekonomi Luwu Timur tumbuh sebesar 3,44 persen.
“Penduduk Miskin Luwu Timur pada tahun 2019 adalah sebesar 20,83 ribu jiwa atau 6,98 % yang secara rata-rata masih lebih baik dibanding Provinsi. Sementara untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,16 % dimana Lutim berada pada Peringkat Ke-IV di Sulawesi Selatan dan Jika dibandingkan dengan Luwu Raya berada pada posisi ke-2 setelah Kota Palopo,” papar Budiman.
Terkait besaran APBD Lutim TA. 2021, Budiman mengatakan, sebesar Rp. 1.537.220.725.948,26 dengan alokasi sebagai berikut ; Sektor Pendidikan 20% atau Rp. 307 M, Kesehatan 10% atau Rp. 153 M, infrastruktur 25% atau Rp. 384 M, Pengawasan 0,75% atau Rp. 11 M dan sektor SDM Aparatur 0.16 % atau sebesar Rp. 2,4 M.
Adapun daftar usulan desa TA. 2021 berdasarkan kecamatan sebanyak 2.684 usulan dan usulan pokok pikiran DPRD sebanyak 589 usulan yang tersebar pada 16 OPD.
Pada sesi tanya jawab antara peserta Musrenbang yang mayoritas kepala desa, sejumlah Kades mempertanyakan alokasi kegiatan yang dialokasikan ke masing-masing, dimana menurut sebagian dari Kepala desa banyak usulan mereka yang tidak terakomodir padahal hampir setiap tahun saat Musrenbang dimasukan sebagai skala prioritas pembangunan, tetapi lagi-lagi tidak dapat diakomodir, sehingga mereka menganggap bahwa desa mereka tidak diperhatikan oleh Pemerintah daerah.
Menjawab keluhan para kepala desa tersebut, baik anggota Dewan maupun Kepala Bapelitbangda mengatakan bahwa, tidak ada unsur kesengajaan dari Pemerintah daerah untuk tidak mengakomodir usulan dari para kepala desa, namun karena keterbatasan anggaran daerah yang dimiliki termasuk naiknya iuran BPJS kelas 3 serta adanya Pilkada tahun 2020 sehingga APBD banyak terserap untuk kegiatan tersebut.
Kegiatan Musrenbang ditutup dengan Desk, dimana setiap kepala desa yang memiliki usulan kegiatan berhadapan langsung dengan OPD terkait untuk mengusulkan kegiatan yang menjadi skala prioritas mereka. Mayoritas usulan yang masuk pada Desk Musrenbang adalah kegiatan fisik berupa pengaspalan, jalan tani, maupun jembatan, meskipun ada usulan Non fisik tapi persentasenya sangat kecil dibandingkan usulan untuk pembangunan fisik. (ikp/kominfo)
