Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Dalam rangka memperkuat koordinasi antarinstansi dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Luwu Timur (Lutim), maka Sekretaris Daerah, H. Bahri Suli, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Bupati Lutim, Rabu (03/07/2025).
Rakor TPID ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, merumuskan langkah strategis, serta memastikan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di daerah.
Turut hadir Staf Ahli Ekonomi dan Keuangan, Alamsyah Perkesi, Asisten Administrasi Umum, Ir. Nursih Haerani, juga dihadiri oleh BPS, Bulog, serta OPD terkait.
Melalui kesempatan tersebut, Sekda Lutim, H. Bahri Suli, meminta agar sembilan langkah pengendalian inflasi yang telah disusun dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD.
Ia menekankan bahwa langkah-langkah tersebut harus didukung dengan program dan perencanaan yang nyata serta berkelanjutan.
“OPD harus menyusun program yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Kita butuh aksi yang terkoordinasi, bukan hanya wacana,” tegas Bahri.
Sekda juga menyoroti pentingnya kolaborasi yang lebih kuat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bulog, khususnya dalam hal penguatan data dan strategi distribusi yang efisien dan tepat sasaran.
Adapun beberapa langkah pengendalian inflasi yang dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat, khususnya sepanjang bulan Juli, di antaranya:
1. Melaksanakan gerakan menanam, seperti cabai dan komoditas pangan lainnya yang berpotensi memicu inflasi;
2. Menggelar operasi pasar murah dan gerakan pangan murah (GPM) untuk membantu menjaga stabilitas harga;
3. Mengaktifkan Mini Distribution Centre (MDC) sebagai pusat distribusi lokal guna mempermudah akses masyarakat terhadap bahan pokok;
4. Menjalin kerja sama antar daerah guna menjamin kelancaran pasokan dan distribusi bahan kebutuhan pokok penting.
“Langkah-langkah ini harus segera dijalankan. Kita ingin hasil yang langsung dirasakan masyarakat, bukan sekadar program di atas kertas,” pungkas Sekda Bahri Suli. (asn/ikp-humas/kominfo-sp)
