Lutim, warta.luwutimurkab.go.id- Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur, H. Bahri Suli, yang juga menjabat sebagai Ketua Korpri, menegaskan komitmennya untuk memperluas kepesertaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Hal ini disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyesuaian Kepesertaan Korpri Kabupaten Luwu Timur dalam Program BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025, di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Luwu Timur, Senin (11/08/2025).
H. Bahri Suli mengapresiasi langkah BPJS Ketenagakerjaan yang telah memfasilitasi pertemuan ini sebagai wujud nyata perlindungan sosial bagi ASN dan pekerja di Luwu Timur.
“Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai bagian dari upaya kita untuk memberikan jaminan perlindungan sosial kepada para pekerja di Luwu Timur, yang selama ini masih banyak belum terjangkau oleh sistem perlindungan ketenagakerjaan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa potensi risiko kecelakaan kerja dapat terjadi di semua lini, tidak hanya pada petugas teknis seperti pemadam kebakaran atau petugas kebersihan, tetapi juga pada pegawai administrasi di perkantoran.
“Begitu besar manfaatnya untuk keluarga. Saya harap informasi ini dapat diteruskan kepada seluruh ASN agar bergabung dalam kepesertaan. Ini bukan program yang muncul tiba-tiba, tetapi merupakan program resmi dari pemerintah pusat,” tegas Bahri Suli.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palopo, Haryanjas Pasang Kamase, memaparkan manfaat program ini, termasuk jaminan kecelakaan kerja dan santunan kematian.
Menurutnya, hanya dengan iuran Rp. 16.800 per bulan, anggota Korpri sudah mendapatkan perlindungan komprehensif, termasuk santunan kematian sebesar Rp. 42 juta bagi ahli waris.
Sebagai bentuk nyata manfaat program, pada acara tersebut juga diserahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada peserta Korpri Kabupaten Luwu Timur dengan total nilai Rp. 798 juta.
Melalui kegiatan ini, Sekda Lutim berharap seluruh ASN di Kabupaten Luwu Timur dapat terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga dapat bekerja lebih tenang dan produktif demi pelayanan terbaik kepada masyarakat. (be/ikp-humas/kominfo-sp)
