Pemkab Lutim Perkuat Sinergi Lintas Sektor Melalui Pertemuan Pencegahan KTA dan KTP

Lutim, warta.luwutimurkab.go.id- ‎Sebagai langkah pencegahan kekerasan terhadap perempuan (KTP), kekerasan terhadap anak (KTA), serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menggelar Pertemuan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor. Kegiatan ini berlangsung secara langsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Kamis (13/11/2025).
‎
‎Pertemuan ini diinisiasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Luwu Timur dengan tujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mencegah tindak pidana yang berdampak negatif bagi masyarakat, terutama terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak.
‎
‎Dalam sambutannya, JF. Analis Kebijakan Dinsos P3A, Rahmawati Taat Mading, mewakili Kepala Dinsos P3A menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi wadah untuk merumuskan langkah strategis dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan.
‎
‎”Kegiatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis dalam pencegahan dan penanganan Anak Berhadapan Hukum (ABH), sekaligus memastikan perlindungan hukum bagi anak-anak,” ujar Rahmawati.
‎
‎Ia juga mengimbau peserta untuk terus memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak melalui koordinasi yang baik antar instansi pemerintah dan lembaga non-pemerintah.
‎
‎Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Sulawesi Selatan, Makmur, menjelaskan bahwa kasus KTA dan KTP merupakan fenomena gunung es. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara jumlah kasus yang teridentifikasi, dilaporkan, dan yang diproses secara hukum.
‎
‎Melalui pertemuan ini diharapkan pihak yang hadir dapat menyatukan langkah, serta memperkuat komitmen, dalam mewujudkan Kabupaten Luwu Timur sebagai Kabupaten Layak Anak dengan indikator perlindungan yang semakin baik dari tahun ke tahun.
‎
‎Turut hadir dalam pertemuan koordinasi lintas sektor tersebut adalah Kapolsek Malili, Iptu Awaluddin; Kanit Reskrim Polsek Malili, Aiptu Muhammad Asdar; perwakilan: Pengadilan Agama Malili, Kemenag Malili, OPD; Camat; Puskesmas; serta undangan lainnya. (fir/ikp-humas/kominfo-sp)