Lutim,warta.luwutimurkab.go.id – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2025.
Kegiatan yang dibuka Plh. Sekretaris Daerah Lutim, Dr. Ramadhan Pirade, Jumat (14/11/2025) ini, menghadirkan Kasubag Program BPBD Sulsel, H. Warham A. Yuni, SH., M.Tr.AP dan Fasilitator Nasional, Jasman Ghadi, M.Si sebagai narasumber.
Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra, Aini Endis Anrika, Kepala Pelaksana BPBD Lutim, dr. April beserta jajaran, Kepala Dinas Perhubungan, H. Syahmuddin, dan para peserta terdiri dari OPD, instansi vertikal, BUMN/BUMD, akademisi dan dunia usaha.
Kegiatan ini dilaksanakan mengingat bahwa Luwu Timur merupakan salah satu daerah yang berpotensi terhadap berbagai ancaman bencana, baik bencana geologi maupun hidrometeorologi.
Dalam sambutan Bupati, Plh. Sekda Lutim, Dr. Ramadhan Pirade mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada BPBD Kab. Luwu Timur atas kesungguhan dan kerja kerasnya mengabdi demi kemanusiaan, sehingga BPBD semakin dikenal oleh publik dan masyarakat pada umumnya.
“Kerja keras tersebut sekaligus menjadi tanggung jawab kita kedepan, untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana,” imbuhnya.
Menurutnya, IKD menjadi salah satu instrumen penting untuk mengukur sejauh mana kesiapan dan ketangguhan daerah dalam mengantisipasi, merespons, serta memulihkan diri dari ancaman bencana.
“Melalui penilaian IKD, kita tidak hanya sekadar melihat angka, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan, kelembagaan, sumber daya, dan partisipasi masyarakat telah berjalan efektif dalam membangun ketahanan daerah,” terang Dr. Ramadhan.
Kasubag Perencanaan BPBD Lutim, Chalijah melaporkan, kegiatan ini dilaksanakan mengingat bahwa Luwu Timur merupakan salah satu daerah yang berpotensi terhadap berbagai ancaman bencana, baik bencana geologi maupun hidrometeorologi.
Adapun tujuan FGD, lanjut Chalijah, untuk mengukur kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, untuk mewujudkan koordinasi dan verifikasi IKD yang tepat atas permasalahan yang ditemukan dalam penilaian IKD di daerah.
“Selain itu, tujuan lainnya ialah untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak melalui penilaian IKD, dan memberikan informasi dan pemahaman yang sama terkait tingkat risiko bencana di daerah,” jelas Chalijah. (rhj/ikp-humas/kominfo-sp)
