Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) di Aula Bapperida, Jumat (21/11/2025).
Rakor ini digelar untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Lutim.
Kegiatan ini juga bertujuan mengevaluasi capaian penanganan kemiskinan tahun berjalan, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis dan kolaboratif yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Kepala Bapperida Lutim, Kamal Rasyid dalam arahannya menyampaikan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan bagian penting dari visi misi Pemkab Lutim, yakni meningkatkan kualitas manusia yang berdaya saing dan sejahtera.
Kamal menyebut bahwa Lutim memiliki dua kekuatan utama yang harus dikelola dengan baik, yakni sektor pertanian di wilayah barat dan pertambangan di wilayah timur.
“Kemiskinan ini harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Jika dikelola dengan benar, maka output dan dampak di masyarakat juga akan baik,”ujar Kamal.
Ia juga menegaskan bahwa pada tahun 2024, angka kemiskinan di Kabupaten Lutim tercatat lebih rendah dibanding sejumlah kabupaten/kota lainnya di sekitar wilayah Luwu Raya dan Sulawesi Selatan.
“Yang paling dibutuhkan adalah kerja sama kita semua dalam melakukan pendataan tenaga kerja. Setiap camat dan pemerintah desa harus mengenali para warganya dan memastikan masuk dalam database tenaga kerja,” tegasnya.
Menurutnya, angka kemiskinan di Lutim dapat diturunkan menjadi 5 persen dengan jumlah penduduk miskin saat ini diperkirakan mencapai 21 ribu jiwa. Target kinerja pembangunan Lutim 2025–2030 juga menitikberatkan pada peningkatan daya saing SDM serta peningkatan kesejahteraan sosial.
Sementara itu, Kepala BPS Lutim, Muh. Harta Saham, turut memaparkan kondisi kemiskinan berdasarkan data terbaru Maret 2025.
Harta menjelaskan bahwa, garis kemiskinan terdiri dari dua komponen, yakni garis kemiskinan makanan (minimal 2.100 kalori per hari) dan garis kemiskinan non-makanan seperti sandang dan kebutuhan dasar lainnya.
Berdasarkan data BPS:
* Jumlah penduduk miskin sekitar: 18,55 ribu orang.
* Persentase penduduk miskin: 5,78 persen.
Ia menjelaskan bahwa tren kemiskinan Lutim mengalami penurunan pada 2018–2020, kemudian berfluktuasi sepanjang 2020–2024.
“Kemiskinan tidak hanya dilihat dari jumlah atau persentasenya, tetapi juga kedalaman dan keparahannya. Tanpa monitoring yang baik, kita tidak akan tahu apakah program yang dijalankan sudah tepat atau belum,” ungakp Harta.
Rakor TPKD ini turut dihadiri para OPD terkait, para camat, perwakilan Kementerian ATR/BPN Lutim, PLN ULP Malili, Baznas Lutim, PT CLM, PT Bank BRI KCP Malili, serta pimpinan Bank Sulselbar Cabang Malili. (asn/ikp-humas/kominfo-sp)
