Pemkab Luwu Timur Gelar HLM TP2DD dan Bimtek Pengelolaan PAD 2025

oleh -285 views

Lutim,warta.luwutimurkab.go.id – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bapenda menggelar High Level Meeting (HLM) TP2DD yang dirangkaikan dengan pembukaan Bimbingan Teknis Pengelolaan PAD 2025 di Hotel Horison Ultima Makassar.

Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Luwu Timur yang diwakili Pj. Sekretaris Daerah, Dr. Ramadhan Pirade, dan dihadiri Plt. Kepala Bapenda serta bendahara penerima PAD, Senin (24/11/2025).

Mengusung tema “Sinergi dan Kolaborasi Percepatan Digitalisasi Daerah”, HLM membahas agenda prioritas seperti implementasi Perda PDRD, integrasi sistem digital pendapatan, penguatan data elektronik, perluasan pembayaran non-tunai termasuk QRIS, serta optimalisasi PAD melalui ekosistem digital.

Selain itu, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Bimtek Pengelolaan PAD selama 4 hari (24–27 November 2025).

Dalam sambutannya, Pj. Sekda menekankan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar tren, tetapi menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel.

“Digitalisasi adalah gerbang menuju pemerintahan modern. Kita ingin memastikan seluruh sektor layanan, khususnya pajak dan retribusi daerah, berjalan lebih cepat, aman, dan transparan melalui transaksi non-tunai,” tegasnya.

Terkait Bimtek Pengelolaan PAD, Pj. Sekda Lutim kembali menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur sebagai pilar utama penguatan fiskal daerah.

“Aparatur pengelola PAD adalah ujung tombak kemandirian fiskal. Penguatan kapasitas wajib dilakukan agar kita mampu menghadapi perubahan regulasi dan dinamika transformasi digital yang semakin cepat,” ucapnya.

Adapun narasumber pada kegiatan ini diantaranya; Prof. Dr. Nursini, SE., MA (Universitas Hasanuddin); Denny Ramdhany, S.Si (Kementerian Dalam Negeri RI); dan Dr. Fauzan Misra, M.Sc, Ak, CA (Universitas Andalas).

Melalui rangkaian kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menargetkan optimalisasi PAD berbasis digital, peningkatan kualitas layanan publik, penguatan transparansi fiskal, dan terwujudnya pemerintahan modern yang efisien. (rhj/ikp-humas/kominfo-sp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *