Lutim, warta.luwutimurkab.go.id- Pj. Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Luwu Timur (Lutim), Ramadhan Pirade, mewakili Bupati memimpin rapat kajian solusi sengketa lahan terkait Hak Ulayat dan Hak Pertambangan bersama Tim Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia (SPPB-UI) dan The Kobe University Center for Social Systems Innovation (KUSSI) Jepang.
Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi hak tradisional melalui Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Hukum Adat (MHA) di wilayah Lutim yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Lutim, Senin (26/1/2026).
Pada kesempatan ini, Pj. Sekda Lutim didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Aini Endis Anrika, serta tim peneliti, Prof. Dr. Yuka Kaneko, Prof. Dr. Kosuke Mizuno, dan penerjemah Dianto Bachriadi.
Dr. Ramadhan Pirade menegaskan bahwa, Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA sebagai payung hukum utama.
”Perda ini menjadi landasan untuk mengakui, melindungi, serta memberdayakan MHA di Bumi Batara Guru, dan secara khusus bertujuan mengidentifikasi hak tradisional, wilayah, serta sumber daya alam masyarakat adat,” terang Pj. Sekda Lutim.
Sementara Prof. Dr. Yuka Kaneko, melalui penerjemah Dianto Bachriadi menyatakan bahwa banyak kelompok masyarakat mempertanyakan kejelasan Perda ini.
”Hal ini krusial karena ada wilayah suci, sakral, dan situs budaya yang bisa dilindungi melalui pengakuan MHA,” jelasnya.
Kepala Dinas Kominfo-SP Lutim, Andi Tabacina Akhmad, melengkapi dengan syarat penetapan kelompok adat sebagai MHA. Pemerintah memberikan kesempatan bagi anak suku untuk melengkapi lima dokumen, yaitu:
1. Peta wilayah adat yang dijaga dan tidak dieksploitasi.
2. Dokumen kelembagaan.
3. Wilayah dengan hukum adat yang masih berlaku.
4. Sejarah berbeda antar anak suku.
5. Harta benda, baik tangible maupun intangible.
Di akhir rapat, dilakukan sesi pemberian plakat oleh pemkab Lutim kepada tim SPPB-UI dan KUSSI Jepang. Hadir pula perwakilan Kepala OPD, Camat, dan PT. Vale Indonesia.
Pemerintah Lutim berharap hasil rapat dan penelitian ini tidak sekadar bacaan, melainkan referensi diskusi serta kajian di universitas mengenai eksistensi hukum adat di Lutim. (fir/ikp-humas/kominfo-sp)
