Lutim,warta.luwutimurkab.go.id- Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) menggelar Rapat Koordinasi Teknis Pengusulan Penetapan Check Point Kepabeanan (Bea Cukai) di Pelabuhan Waru-Waru Lampia, Desa Harapan, Kecamatan Malili.
Rapat tersebut dipimpin langsung Pj. Sekretaris Daerah Luwu Timur, Dr. Ramadhan Pirade, yang bertempat di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Bupati Luwu Timur, Rabu (04/02/2026).
Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Andi Juana Fachruddin, unsur OPD terkait, KPPBC Tipe Madya Kepabeanan Lutim, Kepala UPP/KSOP Syahbandar Malili, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Palopo, Komandan Posal Lampia, Polairut Polres Lutim, Direktur Perseroda (LTG), Camat Malili, Kepala Desa Harapan, hingga perwakilan pelaku usaha dan asosiasi logistik.
Rakortek ini merupakan tindak lanjut rencana strategis Pemkab Lutim dalam mengoptimalkan potensi maritim sekaligus mempercepat arus logistik melalui pengelolaan Pelabuhan Waru-Waru.
Urgensi pengusulan check point tersebut didasarkan pada proyeksi peningkatan aktivitas bongkar muat, kebutuhan legalitas komoditas ekspor-impor, serta penguatan pengawasan terhadap masuknya barang dari luar daerah pabean yang memerlukan intervensi administratif negara.
Dalam arahannya, Dr. Ramadhan Pirade menekankan pentingnya sinergi semua pihak agar proses pengawasan dan pelayanan kepabeanan dapat berjalan optimal.
Menurutnya, persoalan check point sudah aman termasuk imigrasi, namun hal krusial yang perlu dibenahi adalah mekanisme pengangkutan dan arus barang di Pelabuhan Lampia.
Ia menambahkan, perhatian utama saat ini adalah memastikan barang dapat terangkut dengan baik serta pengelolaan arus kapal dan logistik dilakukan melalui satu pintu agar tidak terjadi hambatan di lapangan.
“Insya Allah, jika sistemnya aman, seluruh barang yang masuk bisa terkelola dengan baik, memberi manfaat bagi masyarakat, dan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah,” jelas Ramadhan.
Langkah ini juga dinilai sejalan dengan dukungan terhadap Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta penciptaan iklim investasi di Kabupaten Luwu Timur. (asn/ikp-humas/kominfo-sp)
