Lutim, warta.luwutimurkab.go.id – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memaparkan kondisi inflasi sekaligus langkah pengendalian harga di daerah pada kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan Zona V dan Capacity Building Penyusunan Neraca Pangan, yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja, Selasa (22/9/2026).
Kondisi tersebut dipaparkan Bupati Luwu Timur yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Andi Juana Fachruddin.
HLM TPID Zona V dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. H. M. Jufri Rahman, dan dihadiri Deputi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulsel, Firman Hidayat, Bupati Tana Toraja, Bupati Toraja Utara, serta perwakilan pemerintah daerah dari Luwu Timur, Luwu, Luwu Utara dan Kota Palopo.
Andi Juana menyampaikan bahwa, secara year on year (yoy), inflasi Luwu Timur pada Agustus 2026 berada pada angka 2,34 persen, sementara secara month to month (mtm) Luwu Timur mengalami deflasi sebesar 0,43 persen.
Kondisi tersebut, kata Asisten II Bupati ini, tidak terlepas dari berbagai langkah pengendalian inflasi yang dilakukan Pemkab Luwu Timur melalui strategi 4K serta koordinasi intensif bersama instansi vertikal dan pihak terkait.
Pada kesempatan ini, ia juga menyampaikan sejumlah langkah konkret yang dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, khususnya dalam menjaga kelancaran distribusi energi.
“Untuk memastikan akses kebutuhan dasar masyarakat, khususnya energi, tetap terpenuhi, Bapak Bupati Luwu Timur ikut terjun langsung memantau kelancaran distribusi BBM bersama Satgas Pemantauan BBM,” jelasnya.
Selain itu, lanjutnya, Pemkab Luwu Timur juga terus menjaga ketersediaan LPG bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran.
“ASN dan pegawai PT Vale Indonesia diinstruksikan untuk tidak menggunakan tabung LPG 3 kilogram. Langkah ini dilakukan agar LPG bersubsidi dapat lebih diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dan membutuhkan,” tutup Andi Juana.
Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan saat membuka acara menekankan agar pengendalian inflasi dilakukan melalui langkah nyata dengan mengoptimalkan strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
“Kepala daerah harus berani mengambil tindakan agar masyarakat tidak kesusahan. Harus ada early warning atau proteksi dini. Jangan menunggu harga naik dan masyarakat berteriak baru bertindak. Gunakan dana BKK, jangan takut karena itu diperbolehkan,” ungkap Sekda Jufri Rahman.
Deputi Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulsel, Firman Hidayat, memaparkan kondisi inflasi di Zona V yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo.
Dalam pemaparannya, Firman Hidayat juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja TPID di masing-masing daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat pengendalian inflasi.
Kegiatan ini menjadi forum koordinasi antardaerah untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan turut didampingi perwakilan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Perdagangan, Koperasi, Perindustrian dan UKM Kabupaten Luwu Timur. (asn/ikp-humas/kominfo-sp)
